ASAS HUKUM YANG ADA DI INDONESIA

Dalam mempelajari pengetahuan mengenai dunia hukum, maka penting bagi kamu  untuk mengetahui dan mengerti tentang asas-asas hukum yang berlaku. Dimana Asas-Asas tersebut adalah sebuah pemikiran dasar yang ada dalam hukum konkret maupun berada di luar peraturan hukum yang konkret hingga asas ini akan sangat berkaitan pada setiap pembelajaran yang kamu terima. 

Dalam bahasan kali ini  akan dijelaskan tentang banyak asas, seperti kesederajatan, ketentuan peraturan, dan lain-lain. Pastinya terdapat banyak istilah yang berasal dari bahasa asing. Kemudian akan dibahas kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

·         Lex Superiori Derogat Legi Inferior

Terdapat ketentuan peraturan dengan tingkat yang lebih tinggi biasanya mendapatkan prioritas dalam hal pemanfaatannya daripada peraturan dengan derajat yang lebih rendah. Pembuatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan dalam pengesahan undang-undang, maka yang tinggi derajatnya yang akan diberlakukan. Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undangundang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis.

·         Lex Post Teriori Derogat Legi Priori

Asas lex posterior derogat legi priori bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Penarapan asas ini, sebagaimana halnya penarapan asas lex superior, bukanlah hal yang sulit karena terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.

Ketentuan peraturan UU yang terbaru di atas UU yang lama meskipun mengatur objek hukum yang sama. Asas ini berlaku ketika adanya pertentangan dalam UU terbaru dengan yang lama. Hanya undang-undang terbaru saja yang akan dipakai. Contoh dari kasus ini adalah UU no 32 tahun 2004 menggantikan berlakunya UU no 22 tahun 1999 yang mengatur tentang peraturan daerah.

·         Asas lex specialis derogat legi generali

Asas lex specialis derogat legi generali bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini. Tercatat dalam sejarah hukum klasik bahwa asas ini sudah dikenal sejak masa kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, ahli hukum Romawi (Roman Jurist) kelahiran Syria, yang banyak memberikan pemikiran kritis dan konstruktif bagi pembentukan hukum pada masa itu

Penggunaan asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior meskipun kerap dipraktikkan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, tidak sepenuhnya diamini oleh para ahli hukum sebagai sebuah cara yang efektif dalam mengatasi persoalan konflik norma. Terdapat perbedaan pandangan para ahli hukum dalam menyikapi keberadaan dan fungsi seperangkat asas konflik norma ini.

·         Res Judicata Veritate Pro Habetur

Keputusan hakim wajib selalu dianggap benar kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan UU dengan keputusan hakim, maka yang akan dipakai adalah keputusan pengadilan atau hakim.

·         Lex Dura Secta Mente Scripta

Arti dari pernyataan tersebut adalah ketentuan dari UU itu kejam atau keras, karena memang ditentukan seperti itu. Misalkan saja ketentuan Pasal 10 KUHP yang berisikan tentang berbagai macam jenis hukuman.

Dalam pasal tersebut terdapat hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan hukuman tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang merupakan hasil kejahatan.